“KOMUNIKASI POLITIK”

1. 
   

   komunikasi dari bahasa latin “communico” yang artinya membagi, dan “communis” yg berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. politik politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

   Komunikasi politik berarti disiplin ilmu yang mengkaji prilaku dan kegiatan komunikasi yang beraitan dengn politik. atau proses pengoperan lambang atau simbol komunikasi yang berisi pesan komunikasi dari seseorang atau kelompok kepada kepada orang atau kelompok lain untuk membuka wawasan dan cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan prilaku khalayak yang menjadi target politik.

   
   

   Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.

   Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

   Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR.

   Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.”

   Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

   Political communication is a process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy. (Perloff).

   Political communication is communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat.

   Political communication is communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems (Fagen, 1966). Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 1980).

   Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa -”penggabungan kepentingan” (interest aggregation) dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

   Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

   Wikipedia: Political communication is a field of communications that is concerned with politics. Communication often influences political decisions and vice versa. The field of political communication concern 2 main areas: (1) Election campaigns – Political communications deals with campaigning for elections; (2) Political communications is one of the Government operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications and or Information Technology.

   Referensi:

   Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Rosda, Bandung, 1982; Gabriel Almond. The Politics of the Development Areas, 1960; Gabriel Almond and G Bingham Powell. Comparative Politics: A Developmental Approach, New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976; Mochtar Pabottinggi, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia, 1993; Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik, Rajawali Jakarta 1989; Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003; Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta, 1982.

   
   

   
   

   Pendekatan Teoritis dan Pokok-pokok Pengertian Komunikasi Politik

   
   

   
   

   Kajian komunikasi politik bersifat spesifik, karena materi bahasan terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya.

   
   
   

   Secara filosofis kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara.

   Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Tujuan ini dapat dicapai apabila terwujud sifat-sifat integratif dari semua unsur penghuni negara.

   Dalam kenyataan empiris pengaturan hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola sistem. Dalam kenyataan terdapat empat macam sistem komunikasi politik, yaitu: sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis dan konsep tanggung jawab sosial.

   Pada dasarnya keempat sistem tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar, yaitu: polar totaliter dan polar demokrasi.

   Unsur-unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi yaitu unsur komunikator karena komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi.

   Sumber komunikasi dapat berupa ideologi, paham, pola keyakinan, dapat pula berupa seperangkat norma-norma dan dokumen-dokumen yang tersimpan rapi. Atau dapat pula berasal dari kitab suci para pemeluk agama.

   
   

   Objek Kajian Komunikasi Politik: Perilaku Penguasa, Pola Keyakinan dan Pendapat Umum (Public Opinion)

   
   
   

   Sikap perilaku penguasa (elit berkuasa) memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat.

   Elit politik berada dalam struktur kekuasaan dan elit masyarakat. Sebagai elit berkuasa ia mampu mengendalikan dan menjalankan kontrol politik, sekaligus mengendalikan sumber-sumber komunikasi.

   Kebesaran suatu bangsa bergantung kepada kemampuan rakyat, masyarakat umum, dan massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan, karena orang pilihlah yang mampu membimbing massa. Elit terdapat lima macam tipe, yaitu: elit kelas menengah, elit dinasti, elit kolonial, kaum intelek revolusioner dan pemimpin-pemimpin nasional.

   Pada prinsipnya teori kepemimpinan meliputi empat macam teori, yaitu: Unitary traits theory, Constellation of traits theory, Situasional theory dan Interaction theory.

   Setiap pemimpin dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi, membentuk sikap dan perilaku khalayak, masyarakat yang mendukung terhadap aktivitas kepemimpinannya.

   Paham Marxisme yang dikenal ideologi komunis bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai cerminan gaya hidup yang berdasar nilai-nilai tertentu.

   Homophulus yang bersumber pemikiran seseorang tidak mencerminkan sifat-sifat integratif, terutama bagi negara-negara yang terdiri dari berbagai pola keyakinan.

   Dalam masyarakat pluralis lebih mengembangkan nilai-nilai demokrasi, yaitu mengembangkan dan meningkatkan pertukaran ide, pendapat dan pemikiran-pemikiran positif.

   Pendapat umum merupakan unsur kekuatan politik yang memiliki dasar moral dan selalu cenderung kepada kebenaran dan menghargai nilai-nilai normatif.

   
   

   
   

   KOMUNIKASI POLITIK DALAM TOTALITAS SISTEM : SUBSISTEM SUPRASTRUKTUR KOMUNIKASI, SUBSISTEM INFRASTRUKTUR DAN ALAT KOMUNIKASI POLITIK

   
   

   Subsistem Suprastruktur Komunikasi

   
   

   Dalam setiap sistem politik selalu terdiri dari dua suasana yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang saling berpengaruh.

   Para pemegang fungsi kekuasaan dikualifikasikan sebagai komunikator politik utama. Aktivitas komunikator berada dalam ketentuan normatif yang mengarah kepada upaya tercapainya tujuan negara.

   Jalinan fungsional antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif memberi dampak tajam terhadap produk-produk komunikasi politik.

   Kebijaksanaan mengelola media massa pada pokoknya dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar yaitu: pengelolaan yang berada dalam polar totaliter dan dalam polar demokrasi.

   
   

   
   

   Infrastruktur Komunikasi: Komunikator Politik, Pemuka Pemuka Pendapat (Opinion Leader) dan Feedback

   
   

   Kelompok-kelompok infrastruktur merupakan komunikator-komunikator politik yang berupaya mengembangkan pengaruhnya.

   Komunikator infrastruktur yaitu para politisi, kelompok profesi, para aktivis dan termasuk para pemuka pendapat (opinion leader).

   Dalam proses komunikasi feedback merupakan indikator berlanjut tidaknya proses tersebut. Selain feedback dapat dijadikan tolok ukur tentang sistem politik apa yang melandasi berlangsungnya proses komunikasi.

   Ada tiga macam feedback yaitu:

   1.  Feedback berkadar tinggi.
   2.  Feedback berkadar rendah.
   3. Feedback berkadar biasa.

   
   

   
   

   Alat Komunikasi Politik: Media Komunikasi, Komunikasi Kontak Langsung, Jaringan-Jaringan Infrastruktur

   
   

   Media massa merupakan alat komunikasi politik berdimensi dua, yaitu bagi pemerintah sebagai alat mentransformasikan kebijaksanaan politik, dan bagi masyarakat sebagai sarana sosial kontrol.

   Dalam peristiwa politik perhatian terhadap media massa akan meningkat. Pada media massa pers kegiatan politik dapat menggunakan 3 macam rubrik yaitu: news item, editorial, dan advertising.

   Komunikasi kontak langsung dan komunikasi melalui media massa, masing-masing memiliki kelebihan.

   Sebelum perundingan resmi berlangsung biasa dilakukan lobbying oleh para lobbyist atau spokes person sebagai pelicin jalan.

   Pranata-pranata infrastruktur berfungsi sebagai penyebar luas pesan-pesan komunikasi menurut lingkup garapan. Demikian pula forum-forum yang ada dalam infrastruktur berfungsi sebagai pelipat ganda pesan-pesan komunikasi.

   
   

   
   

   KOMUNIKASI POLITIK DAN KARAKTERISTIKNYA: PERILAKU POLITIK, PERILAKU KEBERSAMAAN (COLLECTIVE BEHAVIOR) DAN DEMOKRASI SEBAGAI SUATU SIKAP

   Perilaku Politik : Sikap Politik, Budaya Politik dan Orientasi Berpikir Politik

   
   

   Kegiatan komunis erat kaitannya dengan tingkah laku manusia, karena dapat dipastikan bahwa komunikasi merupakan aktivitas manusia, dengan sikap, tingkah laku yang melekat pada dirinya.

   Perilaku politik merupakan cerminan dari budaya politik. Perilaku politik memperlihatkan keteraturan dan memberikan gambaran dinamis tentang dinamika hidup bernegara.

   Sikap bersifat selektif dan rasional, di dalam mengubah sikap memerlukan waktu relatif lama.

   Empat komponen untuk mengubah perilaku (behavior) yaitu kecukupan informasi, kemampuan daya nalar, pengendalian diri serta keterampilan dan dinamika yang cukup efektif.

   Pandangan terhadap ideologi tidak selamanya sama, di antaranya berpendapat bahwa ideologi merupakan produk perjuangan yang dilandasi nilai pikir bersifat emosional.

   Beberapa faktor yang mempengaruhi orientasi berpikir seseorang, yaitu: Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan. lingkungan pergaulan dan sistem kekuasaan.

   Pembentukan pola orientasi berpikir dikualifikasikan ke dalam pola protektif dan pola pluralistik. Atau dapat dikualifikasikan ke dalam sistem totaliter komunis dan sistem demokrasi.

   
   

   Perilaku Kebersamaan (Collective Behavior) : Komunikasi Politik, Dampak Situasi Politik

   
   

   Peristiwa politik pada hakikatnya merupakan produk berpikir dan produk perilaku individu-individu baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat.

   Tingkah laku manusia dikualifikasi ke dalam tiga bentuk yaitu: tingkah laku nonsosial, tingkah laku sosial dan tingkah laku kebersamaan.

   Gejala perilaku kebersamaan memberi warna dominan terhadap situasi politik, karena dapat dimanfaatkan untuk maksud-maksud tertentu.

   Beberapa elemen perilaku kebersamaan, yaitu: milling, circular reaction, collective excitement dan social contagion. Bentuk yang paling intensif yaitu social contagion.

   Massa merupakan unsur masyarakat yang memberi saham dalam pemilihan penguasa, dan wakil-wakil rakyat. Massa setia dan jinak kepada komunikatornya.

   Massa menurut sifatnya terdapat dua macam yaitu di dalamnya yang terdiri orang baik dan di dalamnya terdiri orang jahat.

   Dalam situasi politik negara yang tidak menentu maka dalam masyarakat akan muncul kegiatan-kegiatan seperti gosip, rumor, fads, booms, rush dan crazes.

   
   

   Demokrasi Sebagai Suatu Sikap Atau Sebagai suatu Sistem Keyakinan

   
   

   Demokrasi adalah proses diskusi untuk mengembangkan pertukaran pendapat, ide, pandangan.

   Demokrasi sebagai suatu pilihan yang paling disenangi di dalam terapan suatu sistem.

   Pada negara-negara penganut sistem demokrasi maka hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat.

   Transaksi-transaksi komunikasi berkembang dalam frekuensi tinggi, karena setiap individu manusia mempunyai hak yang sama dalam berkomunikasi.

   
   

   
   

   PARTISIPASI POLITIK PRODUK KOMUNIKASI : ASPEK-ASPEK PARTISIPASI MEDIA MASSA, KESERTAAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DENGAN BERBAGAI ASPEKNYA

   Aspek-aspek Partisipasi Politik, Pengertian, Hakikat, Dampak Partisipasi Politik

   
   

   Berbagai bentuk partisipasi dapat dilakukan oleh warga negara. Partisipasi yang baik adalah partisipasi yang tumbuh dari pribadi tanpa ada paksaan luar (pure participation).

   Partisipasi harus diberi makna turut campurnya rakyat di dalam menentukan arah negara dan kebijaksanaan pemerintahan melalui lembaga perwakilan.

   Partisipasi dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dari pemerintah sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap warga negara untuk berperan serta dan dari dimensi warga negara yaitu suatu kepuasan bahwa ia dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan negara.

   Partisipasi memberi dampak positif terhadap tatanan kehidupan bernegara, karena dengan adanya partisipasi warga negara menandakan bahwa warga negara mendukung terhadap segala kebijaksanaan pemerintah. Karena itu partisipasi merupakan tingkat kesadaran optimal warga negara di dalam melihat kemajuan negaranya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

   
   

   
   

   Kesertaan Media Massa Dalam Partisipasi Politik

   
   

   Dalam komunikasi politik media massa berfungsi sebagai sumber informasi politik, partisipasi politik, integrasi mengembangkan budaya politik.

   Aktualisasi dan popularitas diberi makna peningkatan dari ikatan rohaniah dan sikap rohaniah untuk menarik publik.

   Sifat saling mengisi antara media dan non-media memberi tanda bahwa kedua unsur tersebut memiliki nilai-nilai lebih. Kelebihan yang ada pada media massa yaitu nilai akurasi dan aktualitas, dari sisi pemberitaannya.

   Komunikasi yang berada dalam lingkup eksekutif lebih tinggi tingkat frekuensi di dalam mengelola dan mengoperasikan sumber-sumber komunikasi, karena eksekutif dibebani fungsi sebagai fungsi layanan dan fungsi membangun.

   Di dalam mewujudkan kualitas informasi yang mengarah kepada masyarakat informasi sangat bergantung kepada kualitas masyarakat itu sendiri.

   Tayangan atau sajian informasi pada media massa harus mampu membangun imajinasi masyarakat yang memicu kepada peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

   Media massa dapat berfungsi sebagai sarana demokrasi apabila filsafat politik suatu negara menginginkannya.

   Di Indonesia timbul istilah baru yaitu duet integral dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat dengan media massa sebagai jembatannya. Istilah ini dinyatakan sebagai interaksi positif antara ketiga unsur tersebut.

   Pada negara-negara berkembang di dalam pengelolaan media massa hampir senafas dengan sistem totaliter yang mana monopoli berada pada elit penguasa.

   Dalam negara penganut sistem liberal ruang gerak media massa berada dalam kondisi bebas dan dijadikan ajang rebutan para penyandang modal sebagai sektor bisnis yang menguntungkan.

   
   

   
   

   Kesertaan Infrastruktur Komunikasi

   
   

   Kesertaan infrastruktur komunikasi menunjukkan bahwa partisipasi tidak dipola dari atas, tapi tumbuh atas kesadaran sendiri.

   Partisipasi politik yang sangat memberi warna khusus adalah partisipasi partai politik. Tinjauan komunikasi politik bahwa partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki simbol-simbol pribadi yang sama yang berorientasi kepada tujuan kelompok partainya.

   Fungsi partai adalah memilih kepemimpinan nasional, merekrut anggota untuk memperbesar pengikut, menjembatani antara pemerintah dan rakyat, mengembangkan partisipasi politik.

   Kesertaan masyarakat dalam proses kehidupan politik sangat bermanfaat bagi masyarakat bersangkutan yang memberi makna terhadap kehidupan demokrasi. Partisipasi politik apabila dikaitkan dengan variabel pembangunan, maka akan muncul model-model partisipasi yaitu: model autokrasi, model teknokrasi, model populasi, model borjuis dan model liberal.

   
   

   
   

   BERBAGAI KEGIATAN KOMUNIKASI UNRUK MELESTARIKAN SISTEM POLITIK, SOSIALISASI POLITIK, PENDIDIKAN POLITIK, KONFIGURASI POLITIK

   Sosialisasi Politik; Pengertian, Hakikat, damn Tujuan

   
   

   Komunikasi politik sebagai unsur dinamis berfungsi membentuk sikap dan perilaku yang terintegrasi ke dalam sistem politik.

   Sikap perilaku itu diarahkan kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai.

   Sosialisasi politik merupakan pula unsur dinamis berfungsi untuk mempersiapkan unsur dinamis yang ada pada diri manusia untuk menerima sistem nilai yang sedang berlangsung dan sekaligus melestarikannya.

   Sosialisasi politik dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari sejak kecil sampai individu-individu menginjak dewasa. Sosialisasi ini terdapat dua tipe yaitu tipe terikat dan tipe bebas.

   Sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa dimensi di antaranya, dimensi psikologis, ideologis dan dimensi normatif.

   
   

   
   

   Pendidikan Politik : Transformasi Nilai-nilai, Interpretasi Simbol-simbol Kekuasaan, Menginterpretasikan simbol-simbol Kebenaran dan Keadilan

   
   

   Pendidikan sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah, dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia.

   Pewarisan nilai-nilai hanyalah dapat dialihkan melalui pendidikan dalam arti luas, baik secara formal maupun nonformal.

   Pendidikan politik merupakan proses penguasaan simbol-simbol yang diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol pribadi. Pemahaman terhadap bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan dan perilaku penguasa merupakan tolok ukur untuk melakukan upaya pelestarian sistem politik.

   Interpretasi simbol-simbol kekuasaan, kebenaran dan keadilan sebagai proses encoding dan decoding dalam upaya pelestarian sistem nilai.

   Transformasi nilai-nilai dan sikap perilaku politik hanyalah akan berlangsung apabila tidak ingkar dari norma-norma yang berlaku.

   
   

   
   

   Konfigurasi Politik : Menyamakan Wawasan, Integritas Kepentingan, Stabilitas Politik

   
   

   Terwujudnya wawasan kebangsaan biasanya berakar pada akar budaya. Pada masyarakat pluralis untuk mewujudkan wawasan kebangsaan membutuhkan upaya menginterpretasikan dari simbol-simbol pluralis ke simbol-simbol pola keyakinan yang diakui bersama.

   Wawasan kebangsaan muncul melalui proses diskusi proses adu argumentasi secara sadar, sifat toleransi dan loyalitas optimal menempatkan negara sebagai pemberi naungan terhadap seluruh kelompok ideologi.

   Sifat-sifat integratif mendorong individu untuk berperan aktif dalam memajukan negaranya.

   Keragaman simbol-simbol politik akan menyulitkan usaha integratif. Konfigurasi politik dalam bentuk sederhana akan sangat membantu di dalam upaya mengintegrasikan seluruh unsur negara.

   Ukuran pembangunan politik akan terdiri dari penciptaan serangkaian lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya.

   
   

   
   

   BERBAGAI BENTUK KLEGIATAN KOMUNIKASI POLITIK : PUBLIC ITY, PROPAGANDA, RETORIKA, PUBLIK RELATIONS

   Publicity Dengan Berbagai Aspeknya: Pengertian dan Peristilahan, Syarat-syarat Penyajian, dan Berbagai Bentuk Publicity

   
   

   Dalam kegiatan komunikasi politik dapat menggunakan berbagai bentuk spesialisasi komunikasi seperti propaganda, jurnalistik, retorika, public relations, publicity.

   Yang paling sering digunakan di antara bentuk kegiatan tersebut yaitu propaganda politik, terutama pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden atau pemilihan wakil-wakil rakyat.

   Di dalam kegiatan kampanye dibantu pula oleh kegiatan melalui pers yaitu dengan menggunakan news item, editorial dan advertensi politik.

   Dalam kegiatan komunikasi internasional maka bentuk kegiatan public relations merupakan bentuk yang paling disenangi. karena public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa) pada posisi yang sama. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam Piagam PBB.

   
   

   Propaganda Politik, Propaganda Dalam Sistem Politik, Kampanye Politik, Kemampuan Beretorika

   
   

   Propaganda politik sangat bergantung kepada sistem politik tempat propaganda itu dilakukan.

   Propaganda sebagai penggunaan simbol-simbol untuk memanipulasi perasaan orang agar berbuat sesuatu sesuai kehendak yang berpropaganda.

   Empat instrumen kebijaksanaan baik dalam masa perang atau waktu damai, yaitu propaganda, diplomasi, senjata dan ekonomi.

   Propaganda pada negara-negara totaliter sangat berbeda dengan propaganda pada negara-negara demokrasi.

   Propaganda komunis sesuai karakter ideologinya yaitu tidak memperhatikan etika moral, tidak menghargai hak-hak asasi manusia.

   Propaganda negara-negara liberal selalu berdasar nilai-nilai asasi. Situasi ketenteraman dan perdamaian selalu melatarbelakangi kegiatan propaganda negara-negara demokrasi.

   Dalam wacana politik dasawarsa belakangan ini isu ideologi bergeser ke isu hak-hak asasi manusia.

   Kegiatan propaganda politik lebih tinggi tingkat intensitas penggunaannya yaitu pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat, pada waktu menyebarkan ide-ide baru atau segala objek yang bersifat baru.

   
   

   Bentuk Spesialisasi Public Relations : Karakter, Mengembangkan Sistem Demokrasi, Mengembangkan Sistem Umpan Balik, Public Relations Dalam Infrastruktur

   
   

   Public relations sebagai bentuk kegiatan yang sering digunakan baik dalam kegiatan secara struktural maupun secara fungsional.

   Public relations merupakan kegiatan yang paling demokratis, karena selain komunikasi bersifat dua arah juga dalam hal orientasinya lebih memperhatikan kondisi komunikan.

   Dalam kegiatan komunikasi internasional, khususnya dalam transaksi komunikasi, maka public relations merupakan bentuk kegiatan yang sangat disenangi, karena tidak tampak kecenderungan sikap saling mendominasi.

   Kegiatan public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa/negara) pada tangga utama sebagai subjek dan bukan hanya sebagai objek.

   Empat sasaran utama public relations, yaitu: menumbuhkan pengertian khalayak (public understanding), menumbuhkan dukungan khalayak (public support), menumbuhkan kerja sama khalayak (public cooperation), dan menumbuhkan kepuasan publik (public confidence).

   
   

   
   

   KONDISI KONFLIK, MORAL INTERNASIONAL DAN PENDAPAT UMUM DUNIA

   Kondisi Konflik dengan Faktor-faktor Penyebab

   
   

   Timbulnya konflik pada dasarnya bersumber dari simbol-simbol kepentingan masyarakat yang tidak diinterpretasikan ke dalam struktur simbol-simbol kekuasaan. Pada setiap negara pada dasarnya terdapat unsur konflik yang disebut laten konflik.

   Konflik disebabkan oleh faktor perbedaan perorangan, perbedaan kebudayaan atau pola keyakinan dan perbedaan di dalam cara mencapai tujuan.

   Konflik dapat diredam apabila semua kepentingan masyarakat terakomodasi dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

   Konflik yang terjadi dapat berakibat hancurnya nilai-nilai lama atau timbulnya perbaikan-perbaikan terhadap nilai lama. Lebih jauh bahwa konflik dapat berakibat penggantian sistem nilai apabila konflik sudah mengarah kepada revolusi.

   
   

   
   

   Moral Internasional dan Aspek-aspek yang melatarbelakangi perwujudannya

   
   

   Politik internasional yaitu suatu perjuangan untuk mendapatkan power (lebih dari kekuasaan).

   Kecenderungan untuk berkuasa pada dasarnya merupakan kodrat manusia. Lahirnya Nazi Jerman pada hakikatnya adalah kodrat manusia Hitler yang ingin menguasai dunia.

   Untuk membatasi keserakahan manusia atau bangsa maka dibutuhkan tumbuhnya moral nasional, yaitu yang mengarahkan sikap perilaku suatu negara nasional di dalam mengadakan aktivitas dengan negara nasional lainnya.

   Moral nasional sebagai dasar tumbuhnya moral internasional. Moral internasional adalah hakikat kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya.

   Kehancuran peradaban umat manusia sebagai akibat moral nasional suatu bangsa yang mengidap power maniac dan tidak berfungsi moral internasional.

   Terwujud tidaknya moral internasional akan sangat bergantung kepada sikap perilaku negara-negara nasional.

   
   

   Pendapat Umum Nasional dan Internasional

   
   

   Pendapat umum selalu cenderung kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pertumbuhan pendapat umum lebih tinggi tingkat intensitasnya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa politik.

   Pendapat umum biasanya muncul apabila terdapat kebijaksanaan penguasa yang bersifat asing dan tidak diduga sebelumnya.

   Pada negara-negara demokrasi pendapat umum berkembang dalam ruang gerak bebas, karena pendapat umum merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan negara-negara komunis pendapat umum tidak dapat berkembang karena dianggap merusak keutuhan ideologi.

   Ada beberapa Sarjana yang menyangsikan terhadap kompetensi pendapat umum, karena pendapat umum sebagai gejala projection, identification, rationalization dan bandwagon.

   
   

   
   

   KETERKAITAN ANTARVARIABEL KEPENTINGAN : KETERKAITAN ANTAR SISTEM, BERBAGAI INSTRUMEN JALINAN KOMUNIKASI ANTARNEGARA, KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA

   Keterkaitan Antar Sistem Komunikasi : Pergeseran Orientasi Berpikir, Adaptasi Terhadap Nilai-nilai Luar, Keterkaitan Kepentingan

   
   

   Setiap sistem tidak dapat menghindari pengaruh sistem politik suatu negara dan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh sistem negara lain.

   Terjadinya pertukaran simbol dalam dengan simbol luar, menuntut setiap individu untuk dapat menginterpretasikan simbol-simbol pribadi ke dalam simbol nasional dan ke dalam simbol luar.

   Derasnya arus komunikasi yang memasuki struktur komunikasi dalam negara menggeser orientasi berpikir tradisional ke orientasi berpikir modernisasi.

   Pergeseran berpikir dapat pula dipengaruhi oleh terobosan budaya luar atau karena pertukaran budaya melalui komunikasi yang disebut cross cultural communication dan intercultural communication.

   Keterkaitan antar sistem dapat juga disebabkan oleh persamaan kepentingan, sehingga terjadinya jalinan komunikasi antar sistem.

   
   

   
   

   Berbagai Intrumen Jalinan Komunikasi antar Negara-negara Nasional

   
   

   Jalinan komunikasi antar negara-negara nasional biasanya menggunakan istilah komunikasi internasional.

   Dalam komunikasi internasional masing-masing negara telah menginterpretasikan kepentingan nasional berdasarkan kepentingan lokal ke kepentingan antar negara-negara nasional atau sebaliknya.

   Kegiatan komunikasi internasional lebih banyak dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah untuk memenuhi kepentingan negara.

   Instrumen-instrumen jalinan komunikasi dapat berupa hubungan diplomasi, dalam wujud asosiasi, traktat, kerja sama bilateral, kunjungan kenegaraan dan misi kebudayaan. Selain kemulusan hubungan terdapat juga gangguan komunikasi, yaitu: ideologi, perbedaan pola keyakinan, sengketa perbatasan dan lain-lain.

   
   

   Komunikasi Politik di Indonesia

   
   

   Komunikasi politik di Indonesia menampakkan karakter khas Indonesia. Terutama di dalam memberi kebebasan terhadap masyarakat untuk berperan serta mengelola bidang media massa.

   Demikian pula perkembangan infrastruktur komunikasi menunjukkan intensitas cukup tinggi, hal ini dapat diperhatikan dari munculnya berbagai forum komunikasi yang berada pada infrastruktur.

   Komunikasi politik Indonesia memikul tanggung jawab moral di dalam turut melestarikan sistem nilai yang berlaku saat sekarang agar dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan ke generasi-generasi selanjutnya.

   
   

   
   

   DAMPAK KESENJANGAN KOMUNIKASI : RAGAM SISTEM KOMUNIKASI DAN DAMPAK KESENJANGAN KOMUNIKASI

   Ragam Sistem Komunikasi dengan Karakteristiknya

   
   

   Sistem politik yang bagaimanapun sifat dan bentuknya akan menampakkan pola tetap.

   Dalam kajian ilmu komunikasi dijumpai empat macam sistem komunikasi, yaitu sistem otoriter, sistem liberal, sistem tanggung jawab sosial dan sistem komunis.

   Setiap sistem menampakkan karakter berbeda yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi yang berada dalam lingkup kekuasaan dan proses komunikasi yang berada dalam masyarakat.

   Warna yang paling dominan terhadap sistem komunikasi yaitu perilaku para penguasa sebagai pengelola sumber-sumber komunikasi. Peran penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik.

   Pemikiran-pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut tidak dapat bertahan, terutama setelah lahir beberapa pemikiran tentang pemisahan kekuasaan.

   Pemecahan untuk mewujudkan masyarakat yang stabil ditawarkan suatu konsep pemikiran tentang liberalisme. Pemecahan secara liberal mengandung makna, bahwa negara mengadakan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh suatu lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat yaitu lembaga legislatif.

   Tawaran pemecahan secara liberal pada dasarnya merupakan warna tersendiri dalam demokrasi, karena demokrasi liberal mempunyai tanda-tanda spesifik.

   Kebebasan dalam kesertaan mengelola media massa tampak jelas dalam sistem liberal sebagai sifat yang berseberangan dengan sistem totaliter atau sistem komunis.

   Sistem social responsibility belum dapat dikualifikasikan sebagai suatu sistem, karena tidak ada satu negara pun yang mengaktualisasikan sistem ini.

   
   

   
   

   Dampak Kesenjangan Komunikasi

   
   

   Kondisi disintegratif dan tuntutan penggantian sistem nilai (reformasi) sebagai akibat sikap perilaku elit berkuasa yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dan sifat perlakuan diskriminatif.

   Dua komponen dasar yang mendorong timbulnya perombakan total (revolusi), yaitu: pertama, tuntutan emansipasi untuk perbaikan hidup, dan kedua tuntutan masyarakat tentang moral.

   Oleh sebab itu perombakan sebagai produk elit infrastruktur yang merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan elit berkuasa, karena setiap kebijaksanaan tidak mampu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan elit infrastruktur.

   Persaingan (competition) merupakan proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan.

   Pada akhirnya terjadinya revolusi, konflik dan persaingan bermuara pada dampak kurangnya komunikasi atau informasi yang sampai pada infrastruktur komunikasi.

   Sumber buku Komunikasi Politik Karya A.P. Soemarno